Mencari bank operasional paling oke

Kriteria penentuan Bank Operasional (BO) penyalur anggaran negara kurang jelas. Menyedihkan tapi tidak mengagetkan ketika seorang sahabat yang bidang usahanya menjadi rekanan pemerintah dalam pengerjaan proyek pembangunan berkeluh kesah.

Khususnya kerena masalah pembayaran yang kerap kali tertunda sehingga mengganggu keuangan perusahaan.

Sayangnya tidak banyak yang bisa diperbuat pengusaha karena lambatnya penyerapan dan penyaluran anggaran memang kerap menjadi berita utama di media massa.

Bagi banyak pengusaha, khususnya pengusaha muda didaerah , ditunjuk menjadi rekanan untuk proyek pembangunan memang memiliki keistimemewaan tersendiri. Pertama, nilai proyek yang cukup besar untuk jangka waktu pengerjaan yang cukup lama sehingga sangat membantu menyediakan pasar yang berkesinambungan.

Kedua, Kompetisi dan kualifikasi yang semakin tinggi yang dipersyaratkan pemerintah mendorong pengusaha untuk meningkatkan kualitas jasa dan produk serta layanan dan operasional. Ketiga, kepuasan dan kebangggan batin kerena nilai prestise yang tinggi dengan menjadi rekanan pemerintah .

Sayangnya semua keistimewaan sering kali menjadi perangkap yang menggangu kesinambungan usaha khususnya karena masalah pembayaran atau penyaluran dana pembangunan dimana terlalu banyak faktor yang mempengaruhi diluar kendali pengusaha kontraktor.

Salah satu faktor yang sering menjadi kendala selain dari faktor politis adalah masalah administrasi dan teknologi perbankan rekanan pemerintah yang kurang memadai. Padahal bank yang dipilih sebagai rekanan pemerintah harusnya merupakan perpanjangan tangan negara dalam memenuhi kebutuhan pengusaha kontraktor.

Beberapa alasan yang paling sering diterima pengusaha adalah sistem yang belum online sehingga ada keterlambatan penyaluran dana, kesalahan administrasi, atau staff perbankan yang kurang paham bila terjadi hambatan atau kesalahan.

Saat ini pemerintah telah menerapkan mekanisme Single Treasure Account dimana anggaran belanja pemerintah termasuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja rekanan disalurkan oleh Kantor Perbendaharaan dan Pembayaran Negara (KPPN) melalui sistem perbankan nasional dengan menunjuk satu bank operasional (BO) di setiap daerah.

Pengusaha nasional setuju bahwa anggaran belanja yang mencapai 300 Triliun itu sebaiknya disalurkan melalui bank milik pemerintah sehingga membantu likuiditas dan meyehatkan kas0kas bank BUMN. Apalagi Bank BUMN memang terbilang jauh lebih besar dalam hal jangkauan keseluruh Indonesia dibandingkan dengan bank swasta nasional yang sudah banyak dimiliki pihak asing.

Namun, Kultur bank BUMN yang kurang responsif dibandingkan dengan bank swasta nasional juga perlu segera diperbaiki. Ditambah dengan penerapan teknologi yang canggih dan dapat diandalkan, tata kelola dan manajemen resiko yang lebih baik.

Kabar baiknya adalah bank BUMN sudah semakin profesional, tetapi pengusaha berharap reformasi dan transformasi budaya melayani bisa dilakukan lebih masif dan lebih cepat lagi. Kalau bank BUMN tidak bisa memenuhi kebutuhan dan standar pelayanan yang terbaik, tercepat dan konsisten, tidak bisa disalahkan bila pemerintah menunjuk bank swasta nasional.

Kurang Jelas
Saat ini kurang jelas kriteria apa saja yang digunakan pemerintah dalam menentukan pilihan BO penyalur anggaran belanja negara. Namun, Terdengar kabar bahwa salah satu kriteria yang digunakan adalah pricing atau besaran fee terkecil yang ditawarkan perbankan untuk bisa dipilih sebagai BO. Bahkan terdengar pula kabar bahwa bank peserta lelang diharapkan menawarkan fee negatif, artinya bank justru membayar kepada pemerintah sehingga menambah pendapatan negara bukan pajak (PNPB).

Walaupun peraturan mengizinkan kriteria tersebut, hal ini tidak sesuai dengan prinsip dan fungsi dana pembangunan yaitu sebagai penggerak perekonomian melalui efek pengganda (multiflier effect) yang dinikmati dunia usaha dan masyarakat. Jadi bukan sebagai sumber pemasukan perbankan dan bukan pula sumber pemasukan negara.

Sebagai penyalur dana sebesar itu, perbankan tidak etis menerapkan fee pengelolaan apalagi bank milik pemerintah. Perbankan harus memaksimalkan manfaatnnya melalui kemampuan pengelolaan likuiditas melalui berbagai mekanisme lainnya diluar fee based income.

Sebaliknya pemerintah juga tidak etis menerapkan negative fee atau memperoleh pemasukan dari perbankan karena ini melanggar prinsip pelayanan negara terhadap masyarakat melalui proses pembangunan.

Selain itu, penerapan negatif fee tidak sesuai dengan semangat reformasi karena akan membuka ruang bagi praktik yang kurang transparan dan kurang profesional. Dengan kata lain penunjukan penunjukan  rekanan bank nasional sebagai BO harus menggunakan prinsip zero fee.

Selain itu ada empat kriteria penting menurut pengusaha yang mungkin bisa dijadikan referensi bagi pemerintah  dala memilih bank operasi.

Pertama bank yang ditunjuk sebagai BO harus memiliki jaringan yang luas dihampir setiap pusat pemerintahan dan sentra pembangunan diseluruh indonesia. Kedua BO harus memiliki teknologi yang terbukti dan diakui memadai untuk memastika konsistensi  dan menghindari potensi kegagalan teknologi  yang akan menghambat proses penyaluran. Ketiga BO harus dikenal memiliki budaya layanan yang bertaraf internasional dan berorintasi kepada kepuasan bukan saja pada kebutuhan, nasabah. Keempat,  pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi bank swasta nasional (Non BUMN) untuk ikut dalam proses lelang sehingga seluruh perbankan nasional berlomba-lomba untuk memenuhi standar yang tinggi. Apabila itu terjadi yang diuntungkan adalah masyarakat luas penikmat jasa perbankan.

Menjadi rekanan pemerintah walaupun istimewa tidak murah dan tidak mudah.  Padahal anggaran belanja pembangunan seyogyanya menjadi katalis pertumbuhan dan perkembangan pengusaha muda diseluruh indonesia dalam mempersiapkan diri berkompetisi di pasar internasional atau menghadapi pesaing dari luar negeri yang masuk ke Indonesia.

Untuk itu momentum pemilihan BO harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh KPPN, perbankan dan pengusaha nasional untuk meningkatkan kualitas, kecepatan dan efektifitas  pembangunan nasional.

Tidak tahu bank saional mana yang akan terpilih . yang pasti dengan proses yang benar dan berkualitas siapapun pemenang lelang , Indonesia akan memiliki BO hyang berkualitasa sebagai agen pembangunan.

NOVITA DEWI, SE, MM

  • Bendahara Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI
  • Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekonomi Kerakyatan & Koperasi Bidang UKM dan Koperasi KADIN Indonesia
Categories: Uncategorized
1 Comment »

Pelaku Usaha dan Proses Delegitimasi Kebijakan Publik di Indonesia (Public Policy Serie-1)

Dear Para Sahabat,
Sebagai pelaku usaha, sudahkah kita mengetahui betapa pentingnya sebuah kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bagi kelangsungan usaha kita? tentunya tergantung dari perspektif kita masing-masing, bagi para sahabat yang melakukan kegiatan usahanya di sektor finansial, hal tersebut tentu sangat penting terutama mengenai regulasi keuangan yang mengatur mekanisme investasi dalam bentuk portofolio dan sebagainya.   Apalagi bagi para sahabat yang bergerak di sektor riil, sebuah kebijakan publik sangat berpengaruh pada keseluruhan proses produksi yang dilakukan, sampai pada pendistribusian produk ke berbagai daerah.  Jika kita mencermati betapa rigidnya sebuah kebijakan publik itu dibuat oleh Regulator atau Policy-Maker karena adanya benturan berbagai kepentingan, tentunya kita dapat memahami mengapa sebuah kebijakan publik sulit untuk di-implementasikan oleh Policy-Stakeholder? tak lain adalah karena kebijakan publik tersebut sarat akan berbagai kepentingan politis sehingga biasanya tidak berpihak kepada kepentingan seluruh Stakeholder, melainkan hanya kepada Interest Group tertentu saja.
Dasar hukum penyusunan kebijakan publik di Indonesia adalah UU No. 10 Tahun 2004 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan “Perundang-undangan” itu sendiri adalah (1) Undang-Undang, yaitu merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden ; (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu merupakan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa ; (3) Peraturan Pemerintah, adalah merupakan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya ; (4) Peraturan Presiden, adalah merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden ; (5) Peraturan Daerah, adalah merupakan Peraturan Perundang-undangan yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tingkat I dan II) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah ; (6) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, yaitu merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama Dengan Kepala Desa atau nama lainnya. Beberapa kebijakan publik yang saat ini masih dalam proses penyusunan adalah kebijakan tentang rahasia negara, kebijakan tentang penggunaan menara BTS bersama oleh para penyedia layanan telepon selular, kebijakan impor bahan pangan, kebijakan tentang keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kebijakan tentang sertifikasi produk halal, kebijakan tentang posisi pulau-pulau terluar Indonesia dan lain-lain.
Melalui proses transformasi metodologi yang terukur, publik sebagai salah satu elemen dari Stakeholder kebijakan, dapat memberikan “perceived value” kepada sebuah kebijakan publik pada saat implementasi. Tingginya legitimasi dari sebuah kebijakan publik yang tentunya embeded dengan pembuat kebijakannya (policy-maker) yaitu pemerintah dan lembaga legislatif, sangat tergantung dari apakah kebijakan publik tersebut dapat di-implementasikan dengan baik atau tidak, dan apakah kebijakan publik tersebut berpihak kepada kepentingan publik atau hanya interest group tertentu saja. Selain itu legitimasi kebijakan publik juga dapat diukur dari sejauhmana rakyat dapat menerima kewenangan dan mentaati keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh policy-maker.
Sebuah kebijakan publik yang tidak berpihak kepada Stakeholder tentunya akan menimbulkan banyak kecaman, seperti belum lama ini ketika proses penyusunan RUU mengenai sertifikasi produk halal yang menuai banyak kecaman dari para pelaku usaha, karena ternyata RUU ini bersifat “mandatory” atau paksaan, sedangkan ada UU lain yang telah ada sebelumnya dan juga mengatur proses sertifikasi halal tetapi lebih bersifat “voluntary” atau sukarela, yaitu UU pangan.  Kedua kebijakan publik ini tentunya akan menjadi overlaps satu dengan yang lain karena terjadi benturan pada saat implementasinya kelak.  Ketidakpercayaan publik terhadap proses penyusunan kebijakan publik yang banyak menuai protes seperti ini tentunya akan mengurangi kepercayaan atau pengakuan publik kepada kemampuan dan kredibilitas pemimpinnya atau pemerintahannya, sehingga terjadilah apa yang dinamakan “Delegitimasi” atau krisis legitimasi.
Lalu bagaimana proses penyusunan kebijakan publik itu dilakukan? kami akan coba menjelaskannya pada tulisan kami berikutnya…
Wassalam,
DeeDee Kartika Djoemadi
BPP Hipmi
Categories: Uncategorized
No Comments »

Quality Entrepreneur no. 2

Menyambung tulisan minggu lalu (biar seperti cerbung), minggu ini kita turunkan lagi QE alias Quality Enterpreneur no, 2 tulisan yang berasal dari Buku HIPMI Way seri 1 Kiat-Kita Memulai Bisnis yang rencana (Insya Allah) akan di softlaunching di Ulang Tahun HIPMI nanti. Semoga bermanfaat.

Tidak Ada yang Mustahil

Pada hakekatnya kita sering dibelenggu oleh pikiran akan ketidakmungkinan (imposible). Ketidakmungkinan untuk menemukan sesuatu atau menciptakan sesuatu yang baru. Dunia akademis memang bagus. Kita dibuat pintar dan dicekokin oleh data-data yang sangat banyak. Sayangnya, dunia akademis sering berakhir dengan ”pemberhalaan” atas akal manusia yang kendati potensinya besar, sifatnya juga sangat terbatas.

Segala sesuatu dianggap tidak mungkin bila tidak sesuai dengan akal manusia. Padahal, banyak sisi kehidupan ini yang tidak mampu dicerna dan ditampung oleh akal manusia. Sebagai contoh. Saat bagian ini ditulis, penulis sedang berada di Pulau Sebatik Kalimantan Timur. Separuh dari pulau ini milik Malaysia.

Pada tahun 1980-an pulau ini belum ada manusianya. Hanya semak belukar terlihat disana sini. Saking banyaknya nyamuk, kota kecil yang kami singgahi disebut sebagai kota Sungai Nyamuk. “Malaria sudah jadi pemandangan biasa disini,” tandas Kepala Puskesmas Sebatik Rahmat.

Haji Herman asal Makassar (Sulawesi-Selatan) datang ke sini tanpa dibekali apapun selain berniat untuk bertani. Haji Herman dan keluarganya merambah hutan dan membuka persawahan, menanam Kakau, menjadi nelayan, dan lain sebagainya.”Jari-jari saya tertusuk duri saat menanam padi waktu itu,” ucap Haji Herman.

Berkat doa dan kerja keras, Haji Herman saat ini berubah menjadi konglomerat yang memiliki bisnis properti, tanah, pasar, pasar swalayan, dan lain-lain di Pulau Sebatik. Haji Herman hanya menempuh 15 menit untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin ke Tawau, Malaysia.”Soalnya, disana Rumah Sakitnya sudah standar internasional,” tandas Haji Herman.

Relasi-relasi bisnis Haji Herman bertebaran sampai ke Hong Kong. Haji Herman sering melakukan perjalanan bisnis ke Kuala Lumpur, Taipe, sampai ke Hong Kong. Perjalanan bisnis semacam itu adalah biasa bagi Haji Herman.

Apa yang dicapai oleh Haji Herman berasal dari adanya harapan akan kemungkinan. Dasar pemikiran itu yang menggerakan Haji Herman untuk bekerja keras dan membuktikan apa pun mungkin adanya. Inovasi-inovasi yang mutakhir dan canggi selalu lahir dari harapan adanya kemungkinan. Sebagian besar dari pengusaha-pengusaha besar terlahir dari mesin inkubasi bernama kemungkinan.

Ketika pengusaha Ketua Umum HIPMI Maluku Utara (Malut) Beny Laos mendirikan hotel bintang empat di Ternate, sebagian kalangan menjadi pesimis. Bagaimana mungkin Ternate yang baru dilanda konflik dan terjadi pertikaian Pilkada terus menerus dapat diandalkan untuk membuat hotel megah tersebut.

“Siapa yang berani datang dan menginap di Ternate, selain orang Ternate itu sendiri,” kata seorang staf Hotel Amara, hotel bintang tersebut. Namun Beny, sang konglomerat Malut jalan terus. Hasilnya, Hotel Amara menjadi salah satu hotel teramai di kunjungi orang di kawasan Timur saat ini. Untuk mendapatkan sebuah ide bisnis pakailah kacamata kemungkinan untuk menghasilkan sebuah produk/jasa atau bisnis yang fantastis.

Orang-orang yang berjalan dalam kemungkinan memang selalu bergerak tak kala awan tebal masih menggantung. Namun mata mereka melihat ada kesempatan dibalik awan gelap itu. Itu sebabnya, kendati awan masih tebal mereka dengan beraninya melepaskan anak panah mereka.

Sebaliknya, mereka yang selalu hidup dalam dunia ketidakmungkinan suka menunggu sampai awan lenyap baru melepaskan anak panah mereka. Akibatnya, begitu awan lenyap dan langit terlihat biru, burungnya sudah pergi terlebih dulu alias peluang telah lenyap.

Siapkan Solusi

Orang-orang hebat selalu berpikir solution oriented. Celakanya, sebagian orang-orang kerdil pikirannya hanya sibuk mencari Kambing Hitam dan memperpanjang daftar masalah. Mereka berpikir, dengan hanya menghabiskan begitu banyak waktu buat membeberkan masalah maka masalah akan selesai dengan sendirinya. Padahal, ketika masalah terlalu banyak dibahas dan diberikan porsi berlebihan (pikiran dan tenaga), masalahnya justru semakin besar dan menggunung. Masalah penting untuk diselesaikan tapi bukan untuk dibesar-besarkan. Solusinya biasanya dalam bentuk produk/jasa baru. Pada saat krisis finansial, negara-negara yang mengandalkan jasa keuangan sangat terpukul, utamanya negara barat seperti Eropa dan Amerika Serikat.

Segeralah beralih ke solusinya apa! Masalah selalu memunculkan peluang atau peluang untuk menawarkan solusi.

bersambung……..

Note: Bagi teman-teman BPD maupun anggota HIPMI lainnya diseluruh Indonesia yang ingin berpartisipasi atau memasang iklan (sponsor) perusahaan ataupun BPD nya pada buku HIPMI ini dapat menghubungi kami secara langsung di email ini. Buku seri pertama akan dicetak 5000 examplar dan akan dijual (distribusikan) diseluruh toko buku Gramedia dan Gunung Agung diseluruh Indonesia.

Thx

Aidil Akbar Madjid

Tim Buku HIPMI Way seri 1, Kiat-Kiat Memulai Bisnis
BPP HIPMI
Kompartemen Perbankan dan Jasa Keuangan

Pavillion Group
Akbar’s Financial Check Up
www.akbarfinancialcheckup.com
www.therichgame.com

INFIis
Indonesian Center for Finance and Public Policy Study

=======

Categories: Uncategorized
No Comments »
Next Page »